POLDA SUMATERA BARAT

PELAYANAN PRIMA, ANTI KKN, ANTI KEKERASAN ADALAH KOMITMEN KAMI

Pengamanan Obyek Khusus

Sesuai dengan perintah perundangan, Polri berkewajiban untuk melaksanakan pengamanan obyek-obyek khusus. Dasar hukumnya adalah :

  1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. Perpres nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
    Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. Keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
  4. Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
    Pada Tingkat Kepolisian Daerah
  5. Perkap No 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
    Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Sektor
  6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/551/VIII/2003, Tanggal 12 Agustus 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Pengamanan Obyek Khusus
  7. Surat Keputusan kapolri No.Pol : Skep/738/X/2005, Tanggal 13 Oktober 2005 tentang
    Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional
  8. Direktif Kapolri No.Pol. : R/Dir/680/IX/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital

Obyek khusus adalah obyek yang karena kedudukan dan kepentingannya memerlukan perhatian dan tindakan pengamanan.

Objek khusus meliputi :

A. Obyek Vital, yaitu kawasan, tempat, bangunan dan usaha yg menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yg memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan

B. Objek Wisata, yaitu tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisi alamnya.

C. Obyek Khusus Tertentu, seperti :

  • Kantor bank/lembaga keuangan
  • Rumah sakit
  • Lembaga permasyarakatan
  • Terminal
  • Pasar tradisional
  • Hotel
  • Rumah ibadah
  • Kantor Media Massa
  • Mal
  • Dan lain-lain

D. Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yg menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yg bersifat strategis. Status obyek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non departemen. (Kepres Nomor 63 Tahun 2004 Pasal 3 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 16, 2016 by .
%d bloggers like this: