POLDA SUMATERA BARAT

PELAYANAN PRIMA, ANTI KKN, ANTI KEKERASAN ADALAH KOMITMEN KAMI

Itwasda

Irwasda Polda Sumbar, Kombes Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H.

Pengawasan internal pemerintahan termasuk Polri merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai sasaran strategis Polri. Pengawasan internal diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Hal ini dapat dicapai bilamana seluruh level pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan pada institusi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan secara tertib, ekonomis, efektif, dan efisien.

Itwasda sebagaimana merupakan unsur pengawas yang bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Itwasda menyelenggarakan fungsi:

  1. perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana dan prasarana (Sarpras), dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda;
  2. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polda;
  3. pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran Polda;
  4. Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi Wasrik Khusus dan Verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:
    • bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
    • bidang sumber daya manusia, termasuk pembinaan personel baik anggota maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personel dan/atau PNS Polri;
    • bidang Sarpras, termasuk pembinaan materiil logistik, fasilitas, dan jasa, serta inventori dan perbendaharaan;
    • bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan;
    • penyusunan laporan hasil Wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas; dan
    • penganalisisan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Wasrik serta
      penyusunan laporan akuntabilitas kinerja jajaran Polda.

img_1164Itwasda dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Itwasda terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
b. Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subbagdumasan);
c. Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops); dan
d. Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin).

Untitled


Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras,personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Itwasda. Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja), Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
  2. penyusunan rencana wasrik, rencana wasrik khusus dan verifikasi;
  3. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
  4. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
  5. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan;
  6. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
  7. penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja (Satker) dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Subbagrenmin dibantu oleh:

  • Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran dan Biaya (RAB), dan menyusun LAKIP Satker;
  • Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
  • Urusan Keuangan (Urkeu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
  • Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

Subbagdumasan bertugas:

  • mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik Inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obyek Pemeriksaan(Obrik);
  • menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan;
  • menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda; dan
  • menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga, yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau PNS Polri di lingkungan Polda.

Subbagdumasan menyelenggarakan fungsi:

  • pengolahan dan penyajian data informasi dan dokumentasi hasil pengawasan meliputi temuan Wasrik, hasil Wasrik inspektorat, dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obrik;
  • penganalisisan dan pengevaluasian data informasi pengawasan untuk disajikan kepada pimpinan dan perumusan kebijakan;
  • penyusunan laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda untuk ditindaklanjuti oleh Obrik; dan
  • penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga untuk dianalisis, dikaji, dan ditindaklanjuti kepada pengemban fungsi terkait.

Dalam melaksanakan tugas Subbagdumasan dibantu oleh:

  • Urusan Pengaduan Masyarakat (Urdumas), yang bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/atau lembaga untuk dianalisis, dikaji, dan ditindaklanjuti kepada pengemban fungsi terkait.
  • Urusan Data (Urdata), yang bertugas mengolah dan menyajikan data informasi dan dokumentasi hasil Wasrik inspektorat dan tindak lanjut hasil Wasrik oleh Obrik; dan
  • Urusan Analisis (Urnalis), yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi data informasi pengawasan dan menyusun laporan atensi hasil pelaksanaan Wasrik Itwasda;

DSC_0049 (2)

AKBP Noer Tjahyo

Itbidops bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dibidang operasional di lingkungan Polda. Itbidops menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan Wasrik di bidang operasional di lingkungan Polda yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan dan pengorganisasian, serta pada tahap pelaksanaan dan Pengawasan Pengendalian (Wasdal);
  • penyusunan hasil Wasrik pada bidang operasional di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan Obrik dalam melaksanakan tugas;dan
  • pemberian arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik.

Dalam melaksanakan tugas Irbidops dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, dan perbendaharaan di bidang operasional di lingkungan Polda.


IMG_20131212_133009

AKBP Zainul Asraf

Itbidbin bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dibidang pembinaan dalam lingkungan Polda. Itbidops menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan Wasrik bidang pembinaan di lingkungan Polda yang dilaksanakan secara umum dan khusus pada tahap perencanaan dan pengorganisasian, serta pada tahap pelaksanaan dan Wasdal;
  • penyusunan hasil Wasrik pada bidang pembinaan di lingkungan Polda mengenai pencapaian dan kepatuhan Obrik dalam melaksanakan tugas; dan
  • pemberian arahan teknis dan rekomendasi pada Satker yang telah dilakukan Wasrik.

Dalam melaksanakan tugas Irbidbin dibantu oleh sejumlah Perwira Pemeriksa dan Auditor yang bertugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan di bidang pembinaan dalam lingkungan Polda.

Advertisements
%d bloggers like this: